Sejak pertengahan 2025, DPRD Kota Bogor telah aktif menampung aspirasi dari berbagai lapisan masyarakat. Untuk memastikan suara masyarakat terdengar oleh pemerintah pusat, Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, M. Rusli Prihatevy, bersama Ketua Badan Kehormatan DPRD Kota Bogor, Safrudin Bima, meneruskan tuntutan tersebut ke DPR-RI.
Aspirasi diterima langsung oleh anggota Komisi V DPR-RI dari Fraksi Golkar, Daniel Syafiuddin, di gedung Nusantara I, Jakarta. Salah satu tuntutan utama berasal dari mahasiswa Universitas Pakuan Bogor melalui Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), yang menyoroti perubahan KUHAP yang baru disahkan.
Rusli menekankan pentingnya penyampaian aspirasi agar suara masyarakat Kota Bogor tidak hilang di tingkat pusat. Sementara Safrudin menegaskan komitmen DPRD Kota Bogor untuk menindaklanjuti setiap tuntutan, memastikan aspirasi tidak sekadar tersimpan di meja rapat.
Menanggapi hal ini, Daniel Syafiuddin menyatakan bahwa Komisi V DPR RI akan menindaklanjuti aspirasi secara objektif dan proporsional. Ia menegaskan bahwa masukan publik penting dalam proses demokrasi, terutama terkait isu partisipasi bermakna, potensi penyalahgunaan kewenangan, dan pasal-pasal KUHAP yang dinilai bermasalah.
Langkah ini menjadi bukti nyata sinergi antara masyarakat, DPRD Kota Bogor, dan DPR-RI dalam memperkuat proses legislasi dan pengawasan kebijakan nasional.
Dikutip dari RRI.co.id
