Jakarta – Meskipun banjir bandang melanda sejumlah wilayah di Sumatera, pemerintah pusat memutuskan tidak menetapkan status bencana nasional. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menjelaskan bahwa fokus utama pemerintah adalah memastikan penanganan di daerah terdampak berlangsung cepat dan menyeluruh.
Menurut Tito, tindakan pemerintah sejak hari pertama sudah mencerminkan penanganan berskala nasional. “Yang penting itu aksinya, bukan statusnya. Mobilisasi seluruh kekuatan dari provinsi hingga tingkat nasional sudah dilakukan,” ujar Mendagri di Jakarta, Senin (1/12/2025).
Tito menambahkan, penggunaan status bencana nasional perlu hati-hati karena bisa menimbulkan persepsi krisis di seluruh Indonesia, yang berpotensi memengaruhi sektor pariwisata dan mobilitas internasional. Meski tanpa status bencana nasional, penanganan di tiga provinsi terdampak sudah dilakukan secara maksimal.
Selain itu, Mendagri juga mengumumkan rencana Kemendagri memberikan insentif kepada pemerintah daerah berprestasi mulai 2026, dengan total anggaran Rp1 triliun untuk penghargaan inovasi dan kinerja terbaik antar-daerah.
Dikutip dari liputan6.com
