Anggota Komisi V DPR RI Adian Napitupulu menyoroti besaran anggaran yang dialokasikan untuk Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas). Ia menilai, anggaran sebesar Rp1,5 triliun untuk seluruh wilayah Indonesia terlalu kecil dan perlu segera ditingkatkan.
Adian menyampaikan pandangan tersebut saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI meninjau Pos Pencarian dan Pertolongan (Pos SAR) Cirebon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Senin (10/11/2025).
“Anggarannya Rp1,5 triliun untuk seluruh Indonesia dengan daerah rawan bencana yang sangat banyak. Itu sama saja kita tidak peduli sama rakyat kalau tidak ditingkatkan,” ujar Adian dalam keterangan resmi di laman DPR RI.
Menurut politikus PDI Perjuangan itu, bentuk nyata kepedulian negara terhadap rakyat adalah dengan menambah dukungan anggaran bagi lembaga-lembaga yang berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat.
“Artinya, bentuk kecintaan dan kepedulian kita pada rakyat itu adalah ketika negara memutuskan menambah anggarannya,” imbuhnya.
Anggaran Basarnas Dinilai Tak Masuk Akal
Adian memaparkan, jika anggaran Rp1,5 triliun tersebut dibagi rata ke seluruh kabupaten di Indonesia, setiap kabupaten hanya menerima sekitar Rp59 juta per tahun atau Rp5,9 juta per bulan.
“Kan kecil banget ya, enggak masuk akal. Kemudian gaji untuk tingkat pos tertinggi itu sekitar Rp3,5 juta plus tunjangan Rp8 juta. Itu masih di bawah UMR Jakarta,” ungkapnya.
Menurutnya, kemampuan Basarnas untuk merespons cepat berbagai situasi darurat sangat bergantung pada dukungan anggaran yang memadai. Tanpa tambahan anggaran, ia menilai sulit bagi Basarnas menjalankan tugas penyelamatan secara maksimal di seluruh daerah, terutama di wilayah rawan bencana.
“Harus dirubah, enggak bisa kita minta mereka berjuang menyelamatkan rakyat sementara menyelamatkan hidup sehari-hari saja sudah berat,” tegasnya.
“Keselamatan Rakyat Adalah Hukum Tertinggi”
Lebih lanjut, Adian mengingatkan bahwa keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi yang seharusnya menjadi dasar dalam setiap kebijakan negara.
“Masing-masing fraksi punya anggota di Badan Anggaran. Kita minta semuanya memperjuangkan, pangkas yang tidak penting, dan utamakan yang terkait keselamatan rakyat. Hukum tertinggi adalah keselamatan rakyat,” tutupnya.
Adian berharap pemerintah dan DPR dapat menyepakati peningkatan anggaran Basarnas pada pembahasan anggaran mendatang agar pelayanan SAR semakin optimal, terutama menghadapi potensi bencana di musim hujan dan kondisi cuaca ekstrem. Dikutip dari kompas.tv
