Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan instruksi penting kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi untuk memastikan koordinasi dan pemeriksaan menyeluruh terhadap penyerapan dana transfer ke daerah (TKD) menjelang akhir tahun anggaran 2025. Arahan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga akuntabilitas keuangan negara serta memastikan setiap anggaran benar-benar terserap secara efektif.
Instruksi tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam rapat terbatas bersama sejumlah menteri dan pejabat tinggi negara di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (11/11), beberapa jam sebelum Presiden bertolak menuju Sydney, Australia.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengonfirmasi bahwa rapat tersebut membahas secara khusus pengelolaan keuangan negara dan tingkat penyerapan anggaran. Presiden Prabowo menegaskan pentingnya setiap rupiah uang rakyat digunakan secara tepat sasaran, transparan, dan tepat waktu.
Arahan Presiden untuk Akuntabilitas Keuangan Negara
Presiden Prabowo secara tegas menugaskan Mensesneg Prasetyo Hadi untuk berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait dalam memeriksa penyerapan dana transfer ke daerah (TKD). Menurut Presiden, langkah ini krusial mengingat mendekatnya akhir tahun anggaran 2025, di mana efektivitas penggunaan anggaran menjadi sorotan utama publik.
“Setiap rupiah uang rakyat yang dialokasikan harus tepat sasaran dan digunakan sesuai dengan periode waktu yang ditetapkan, termasuk dana daerah yang juga merupakan uang rakyat,” kata Seskab Teddy mengutip arahan Presiden.
Arahan ini menegaskan komitmen Presiden Prabowo terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran, serta upaya mencegah penyimpangan dalam penggunaan dana publik.
Detail Rapat dan Peserta Penting
Rapat terbatas tersebut berlangsung selama dua jam penuh dan dihadiri oleh berbagai pejabat tinggi negara. Turut hadir Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, serta sejumlah menteri seperti Menteri Luar Negeri Sugiono, Mensesneg Prasetyo Hadi, dan Seskab Teddy Indra Wijaya.
Selain itu, hadir pula Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kepala BIN M. Herindra, dan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh.
Kehadiran mereka menegaskan bahwa pengawasan penyerapan dana TKD melibatkan lintas sektor, termasuk aspek keamanan, intelijen, dan pengawasan keuangan publik.
Rapat juga dihadiri oleh Kepala PPATK Ivan Yustiavandana serta Kepala Badan Logistik Pertahanan Marsekal Madya TNI Yusuf Jauhari, menandakan pendekatan komprehensif pemerintah terhadap pengelolaan dana negara.
Setelah memimpin rapat, Presiden Prabowo didampingi Menlu Sugiono dan Seskab Teddy bertolak ke Australia untuk melaksanakan kunjungan balasan kenegaraan, menegaskan bahwa pengawasan terhadap keuangan negara tetap menjadi prioritas di tengah padatnya agenda internasional.
Dikutip dari merdeka.com
