Kepala Kanwil DJPb Kemenkeu Sulawesi Selatan, Supendi, menyatakan realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) di Sulsel mencapai Rp18,0 triliun hingga 30 November 2025, atau sekitar 74,21 persen dari pagu Rp24,3 triliun. Belanja ini diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, termasuk belanja pegawai, barang, modal, dan bantuan sosial.
Realisasi belanja pegawai mencapai Rp9,8 triliun atau 90,86 persen dari pagu, digunakan untuk gaji, tunjangan, dan biaya operasional sekitar 108 ribu personel TNI, Polri, guru, dosen, PNS, dan PPPK. Belanja barang terealisasi Rp6,6 triliun (63,72 persen) untuk pengadaan barang dan jasa di 767 satuan kerja. Belanja modal sebesar Rp1,5 triliun (50,12 persen) dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur strategis, seperti jembatan gantung Minasa Upa, pengembangan pelabuhan di Kalatoa dan Jinato, serta gedung Kampus UIN Alauddin.
Selain itu, Belanja Bantuan Sosial, termasuk Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP), tersalurkan hampir sepenuhnya, mencapai Rp101,1 miliar atau 99,41 persen dari pagu. Supendi menekankan realisasi belanja ini diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat pelayanan publik, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Sulsel hingga akhir 2025.
Dikutip dari antaranews.com
