Jakarta – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan bahwa Satgas Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dibentuk pemerintah akan segera menggelar rapat untuk membahas berbagai wilayah dan sektor industri yang berpotensi terdampak gelombang PHK.
Dalam pembukaan Kongres III Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia di Jakarta, Minggu (7/6), Dasco mengatakan rapat tersebut dijadwalkan berlangsung dalam waktu dekat sebagai langkah awal pemerintah dalam mengantisipasi meningkatnya risiko PHK akibat tekanan ekonomi global.
Menurutnya, pemerintah akan menghimpun berbagai masukan dari serikat pekerja terkait kondisi terkini dunia industri, termasuk pemetaan sektor dan daerah yang dinilai memiliki potensi tinggi mengalami pengurangan tenaga kerja. Informasi tersebut akan menjadi dasar dalam penyusunan langkah mitigasi yang lebih tepat sasaran.
Dasco menilai situasi ekonomi global saat ini memberikan dampak terhadap dunia usaha dan ketenagakerjaan, sehingga diperlukan langkah cepat untuk melindungi pekerja sekaligus menjaga stabilitas industri nasional. Selain pembentukan Satgas Mitigasi PHK, pemerintah juga telah menghadirkan Desk Ketenagakerjaan Polri yang berperan dalam menangani berbagai persoalan hubungan industrial, termasuk kasus-kasus ketenagakerjaan yang membutuhkan respons cepat.
Ia menjelaskan bahwa Satgas Mitigasi PHK dan Peningkatan Kesejahteraan Buruh yang dibentuk pemerintah pada 1 Mei 2026 memiliki tugas strategis sebagai wadah percepatan penyelesaian berbagai persoalan ketenagakerjaan, mulai dari isu pengupahan, sistem alih daya (outsourcing), hingga potensi PHK di sejumlah sektor industri.
Dasco juga mengapresiasi peran Desk Ketenagakerjaan Polri yang selama ini membantu proses penyaluran dan relokasi tenaga kerja dari daerah yang terdampak PHK ke wilayah yang masih membutuhkan tenaga kerja. Menurutnya, pola kerja tersebut dapat diperluas dan diperkuat melalui koordinasi bersama Satgas Mitigasi PHK.
Melalui kolaborasi antara pemerintah, serikat pekerja, dunia usaha, dan aparat terkait, pemerintah berharap berbagai potensi PHK dapat diantisipasi lebih dini sehingga perlindungan terhadap pekerja dan keberlangsungan sektor industri tetap terjaga di tengah tantangan ekonomi yang terus berkembang.
